Ahli Merasa KPK Tak Layak Memproses Hukum Mardani Maming

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak tiga saksi ahli yang dihadirkan kubu Mardani H. Maming menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang memproses hukum eks Bupati Tanah Bumbu itu dalam kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP).

Ahli itu ialah Pakar Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan Aan Eko Widiarto, Ahli Hukum Pidana dan Perdata Flora Dianti, dan Pakar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kepailitan Teddy Anggoro.

Mereka menyampaikan pandangan itu dalam sidang lanjutan praperadilan dalam agenda pembuktian dan saksi dari pihak Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Penasihat hukum Maming, Denny Indrayana mengatakan para ahli tersebut menguatkan argumen pihaknya bahwa KPK tidak berwenang menangani perkara tersebut. Kasus yang tengah disidik KPK itu juga murni perkara bisnis antarperusahaan.

"KPK tidak berwenang menangani perkara ini, ada proses penyidikan yang melanggar HAM dan due process of law, dan yang terjadi adalah kriminalisasi transaksi bisnis,” kata Denny seusai sidang.

Eks Wamenkumham itu juga menerangkan adanya keputusan bersama antara KPK, Polri, dan Kejaksaan pada 2012 yang diungkapkan ahli. KPK tidak dapat lagi memproses perkara yang sama, apabila institusi lain sudah memproses kasus itu.

"Doktor Aan menegaskan pemaknaan Pasal 50, KPK tidak berwenang menangani perkara Mardani H. Maming karena sudah ada penanganan perkara yang sama di Kejaksaan Agung," kata Denny.

Menurut Denny, ahli menjelaskan apabila KPK menetapkan tersangka di awal proses penyidikan, maka proses itu salah dan status tersebut tidak sah.