Ahmad Atang Sentil Bawaslu soal Penundaan Pilkada Serentak 2024
jpnn.com, KUPANG - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menyentil Bawaslu RI yang melontarkan wacana penundaan Pilkada serentak 2024.
Atang menyebut penundaan Pilkada 2024 merupakan domainnya pemerintah dan DPR.
Dia menyebut ?bila ada persoalan teknis penyelenggaraan yang dirasakan akan mengganggu, maka sebaiknya disampaikan kepada pemerintah dan DPR, bukan membangun diskursus di publik.
"Sebagai penyelenggara, Bawaslu seharusnya tidak melemparkan wacana tersebut ke ruang publik, karena persoalan tersebut menjadi domainnya pemerintah dan DPR," ucapnya di Kupang, Senin (17/7).
Wacana penundaan pilkada serentak kembali mengemuka setelah diusulkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Atang menilai eskalasi lokal terkait pilkada memang akan meningkat sejalan dengan dinamika politik.
Namun, karena masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda-beda maka pendekatan pengamanan harus disesuaikan dengan masalah kamtibmas yang dihadapi oleh daerah.
Dia pun meyakini masalah keamanan Pilkada Serentak 2024 bakal diantisipasi oleh aparat keamanan, yakni Polri dibantu TNI.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menyentil Bawaslu RI yang melontarkan wacana penundaan Pilkada serentak 2024.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Kronologi Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang sebelum TNI-Polri Tembak Mati Komandan KKB
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang, TNI Kerahkan Pasukan
- INSPIRA Sebut Kapolri Sigit Bawa Perubahan di Polri