Ahmad Atang Sentil Bawaslu soal Penundaan Pilkada Serentak 2024

jpnn.com, KUPANG - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menyentil Bawaslu RI yang melontarkan wacana penundaan Pilkada serentak 2024.
Atang menyebut penundaan Pilkada 2024 merupakan domainnya pemerintah dan DPR.
Dia menyebut ?bila ada persoalan teknis penyelenggaraan yang dirasakan akan mengganggu, maka sebaiknya disampaikan kepada pemerintah dan DPR, bukan membangun diskursus di publik.
"Sebagai penyelenggara, Bawaslu seharusnya tidak melemparkan wacana tersebut ke ruang publik, karena persoalan tersebut menjadi domainnya pemerintah dan DPR," ucapnya di Kupang, Senin (17/7).
Wacana penundaan pilkada serentak kembali mengemuka setelah diusulkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Atang menilai eskalasi lokal terkait pilkada memang akan meningkat sejalan dengan dinamika politik.
Namun, karena masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda-beda maka pendekatan pengamanan harus disesuaikan dengan masalah kamtibmas yang dihadapi oleh daerah.
Dia pun meyakini masalah keamanan Pilkada Serentak 2024 bakal diantisipasi oleh aparat keamanan, yakni Polri dibantu TNI.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menyentil Bawaslu RI yang melontarkan wacana penundaan Pilkada serentak 2024.
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Perputaran Uang Judol Capai Rp1.200 Triliun, DPR: Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
- DPR Terkejut Kades Kohod Dapat Penangguhan Penahanan
- Keberadaan Kasat Reskrim Iptu Tomi yang Hilang saat Memburu KKB pada 2024 Masih Misteri
- Penyelundupan Narkoba ke Rutan Polresta Samarinda, 3 Polisi Terancam PTDH
- Febri Sebut Tak Ada Saksi yang Bilang Uang Suap Berasal dari Hasto