Ahmad Basarah Dorong Parlemen Dunia Bahas Krisis Palestina - Israel

Namun, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, saat Indonesia melakukan protes dengan berani memboikot Olimpiade Tokyo, negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab, tidak mengikuti jejak Indonesia.

Bahkan, saat ini pun Ahmad Basarah menyayangkan semua organisasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam baik dari level pemerintah semacam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dari level parlemen seperti himpunan parlemen-parlemen negara anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC) serta dari level non-pemerintahan seperti Liga Muslim Dunia yang belum terlihat maksimal memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Bagi Indonesia, berdirinya negara Palestina adalah sikap yang tidak dapat ditawar. Untuk itu, Indonesia juga konsisten mendukung resolusi PBB yang mengusung penyelesaian "Dua Negara" yang saling berdampingan secara damai berdasarkan batas-batas yang ditetapkan tahun 1967. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel," tegas Basarah menyitir pernyataan Bung Karno.

Menurut Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu, dalam memperjuangan keadilan buat Palestina, negara-negara anggota OKI sebenarnya sudah cukup bagus karena memiliki program khusus untuk itu, tetapi organisasi ini tidak punya kekuatan politik untuk menekan anggotanya menjalankan program tersebut.

Sedangkan PUIC sebagai organisasi internasional yang berdiri sejak 1999 di Teheran, Iran, dan beranggotakan 54 parlemen dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional menghadapi kendala internal berupa sikap ekstrim dalam beragama sebagian anggotanya serta mengabaikan konsep musyawarah.

Untuk itu, mantan aktivis 1998 ini mengusulkan agar pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI sama-sama mengambil inisiatif konkret mengumpulkan seluruh pimpinan parlemen dunia, khususnya dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, untuk duduk bersama membahas persoalan Palestina-Israel dalam sebuah ‘’syura’’.

Lokasi pertemuan tingkat tinggi itu bisa dilakukan di Jakarta atau kota lain yang dianggap strategis dan netral.

“Saya optimistis parlemen Indonesia bersama parlemen negara-negara Muslim lainnya dapat menjadi lokomotif perdamaian Palestina-Israel karena Indonesia memiliki landasan filosofis-konstitusional sebagaimana Pembukaan UUD NRI 1945 yang menginginkan semua penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan,” katanya.