Ahmad Basarah : MPR Sedang Berupaya Merealisasikan Haluan Negara Tahun 2023

Rekomendasi MPR itu ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014-2019 dengan membentuk dua panitia ad Hoc (PAH) pada 2018. PAH pertama untuk Haluan Negara diketuai Ahmad Basarah sendiri dan PAH kedua untuk perubahan Tatib MPR diketuai Rambe Kamarulzaman.

Visi misi dan program, lanjut Basarah, seharusnya menggambarkan visi misi para pendiri bangsa yang dirancang untuk kepentingan bangsa bukan kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan calon presiden dan calon kepala daerah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu mengatakan, ke depan diharapkan Pokok Pokok Haluan Negara bisa terwujud yang dirancang secara gotong royong dan diproyeksikan untuk membangun Indonesia secara berkesinambungan.

"Kita tidak ingin ganti presiden ganti kebijakan. Itu yang terjadi kalau kita tidak mempunyai haluan negara dan haluan pembangunan nasional. Kita tidak mau jalannya pembangunan seperti tari Poco Poco, maju dua langkah, mundur dua langkah," ucap Basarah.

Bila perubahan UUD NRI Tahun 1945 disetujui, katanya, maka MPR bisa melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN.

"Maka kita bisa merancang bangsa ini jauh ke depan. Siapa pun yang menjadi presiden dia akan melanjutkan pembangunan sesuai haluan negara," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Kartika dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan mereka dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk peningkatan pemahaman dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

"Ini akan mewujudkan sinergi antara DPRD Kota Malang dan MPR RI," kata Kartika. (*/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!