Ahmad Doli Kurnia: Pemindahan IKN Bagian dari Pemerataan Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan langkah memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari pemerataan pembangunan.
Oleh sebab itu, politikus Partai Golkar ini berharap perpindahan IKN ini mampu membuat Indonesia tidak dikenal negara-negara luar hanya wilayah Jakarta dan Bali, tetapi juga wilayah yang lainnya seperti Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
“Jadi, program pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah ini harus didukung banyak pihak,” kata Ahmad Doli Kurnia, Rabu (22/6).
Doli yang juga menjabat Kordinator Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengatakan KAHMI sangat mendukung kebijakan pemerataan pembangunan ini.
Namun, dia mengatakan pemindahan IKN membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya, penyelesaian pembangunan akan berlangsung secara bertahap, baik di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatra hingga ke wilayah timur Indonesia lainnya.
“Namun, perpindahan Ibu Kota ini tidak bisa dilakukan secara sekejap. Harus dilakukan secara perlahan dan bertahap,” jelas Doli.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dimulai pada Agustus 2022.
“Kami akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang,” kata Menteri Basuki saat menerima kunjungan delegasi dari Korea Selatan Lee Yoon-Sang di Jakarta.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan langkah memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari pemerataan.
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV