JPNN.com 
Ahmad Doli Meminta Pemerintah Memastikan Nasib Ratusan Ribu Honorer Sebelum 2023
Nah, kata dia, jika tenaga honorer itu dihapus tentu berisiko terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Ahmad Zakri menyebutkan jumlah honorer di Pemprov Sumbar sebanyak 10 ribu lebih.
Menurut dia, dari jumlah itu sebagian besar atau sekitar 8.000 orang adalah guru. Kemudian, bekerja pada sejumlah instansi di Pemprov Sumbar sekitar 2.000 orang.
"Tidak semuanya dirumahkan, mereka masih bisa bekerja sebagai tenaga outsourcing atau tenaga kontrak," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan.
Penghapusan itu terhitung mulai 28 November 2023.
Sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya (outsourcing).
Pola perekrutan ini dilakukan sesuai kebutuhan. (antara/jpnn)
Doli menegaskan KemenPAN-RB harus menyiapkan rencana jelas untuk memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer sebelum 2023.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Instruksi KemenPAN-RB Diabaikan Panselda, Honorer TMS PPPK Tahap 2 Minta Solusi
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Bertahap 5 Tahun, BKN Minta Semua Bergerak, PPPK Tolong Kembalikan ke Sekolah Asal
- Andy Mengungkap Jumlah Honorer Terkena PHK, Ya Ampun
- Pengangkatan Honorer jadi PPPK Bertahap Hingga 5 Tahun ke Depan?
- 3 Kategori Honorer Terkena PHK, Ternyata Bukan Hanya soal Masa Kerja, Oh
- Bu Sri Mulyani Bertitah, Tenaga Honorer Tidak Akan Terkena PHK
