Ahmadiyah Tolak Dialog, Pemerintah Berang

JAKARTA - Penolakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) hadir dalam dialog nasional untuk merumuskan kebijakan baru pemerintah terkait aliran mereka dinilai sebagai tindakan arogan. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono menyayangkan ketidakhadiran pimpinan JAI dalam dialog bersama yang digelar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Padahal acara dimaksudkan untuk mencari solusi permanen atas konflik berkepanjangan di tengah masyarakat atas keberadaan organisasi tersebut. "Tentunya pemerintah kecewa dengan mereka," singkat dia di Jakarta kemarin.

Agung mengatakan alasan ketidakhadiran JA karena undangan dialog dianggap mendadak dan dilaksanakan di tempat tidak netral tidak bisa diterima. Menko Kesra mengatakan, Kantor Kemenag adalah salah kantor pemerintah. Jika tempat tersebut dianggap tidak netral maka penolakan JAI in sungguh tidak bisa dipahami. "Kantor kementerian hakikatnya milik semua warga negara yang ditugasi sebagai tempat pelayanan bagi seluruh rakyat bagaimana disebut tidak netral?" kritik Agung.

Seperti diketahui JAI meminta Kemenag menunda dialog yang berkenaan dengan permasalahan Ahmadiyah. Kegiatan tersebut dinilai mendadak dan tempatnya dianggap tidak netral. Juru bicara JAI, Zafrulah Ahmad Pontoh mengatakan bahwa surat undangan baru diterima Jumat (18/3) sore ketika kantor mereka sudah tutup. Padahal dialognya akan dimulai pada Selasa (22/3), karena terlalu mepet dan minim persiapan maka JAI memutuskan tidak datang.

Menanggapi hal itu, Agung berharap Ahmadiyah bisa segera duduk bersama pemerintah dan para pihak lain didasarkan semangat mencari solusi terbaik. Pemerintah, kata dia, tidak ingin ada konflik yang terulang lagi antara anggota JAI dengan unsur masyarakat lain. Menko Kesra kini sudah merancang dan melaksanakan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat sebelum digelar dialog di Kemenag. "Intinya ini adalah saat yang tepat," kata dia.