Ahmadiyah Tolak Hadiri Dialog

JAKARTA - Keputusan pemerintah menggelar dialog nasional sebelum merumuskan revisi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah bertepuk sebelah tangan. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ternyata menolak hadir dalam forum yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) di kantornya tersebut. Meskipun JAI menolak hadir, namun Kemenag tetap menggelar dialog dan dengar pendapat atas persoalan Ahmadiyah di Indonesia tersebut.

"Saya mengharapkan mereka untuk datang berdialog. Tentu bila mereka tidak datang, ada itikad yang tidak baik," papar Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta kemarin (22/3).

Rencananya, dialog nasional diagendakan selama empat hari yakni 21, 23, 28, dan 29 Maret. Diharapkan akan ada poin penting dan stategis bagi penyelesaian Ahmadiyah dalam dialog tersebut. Menag mengatakan, melalui dialog ini, pemerintah bisa mendapatkan solusi yang memuaskan seluruh pihak. Artinya, Menag menegaskan posisi pemerintah yang netral dan tidak memihak. "Karena itu kami tidak hanya mengundang kelompok yang kontra saja tapi juga JAI dan kelompok yang pro Ahmadiyah," kata dia.

Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat, memastikan dialog tidak bermaksud menyudutkan JAI melainkan mencoba untuk memberikan kesempatan adanya solusi dari pelbagai perspektif. Dengan ragam perspektif yang ada, Bahrul mengatakan memenuhi tujuan yang diharapkan semua pihak soal penanganan masalah Ahmadiyah. "Kami memastikan yang hadir bukan kelompok yang kontra saja. Tapi seimbang," papar Bahrul.