Ahmadiyah Tolak Hadiri Dialog

Menag hingga saat ini masih belum memiliki solusi terkait Ahmadiyah. Apakah akan kembali disusun SKB atau akan ada keputusan dalam format baru yang lebih mengikat. Dialog itu sendiri digelar sebagai bagian mata rantai dialog yang pernah diadakan sebelumnya untuk mencari solusi terkait Ahmadiyah di Tanah Air.

Dialog nasional ini dihadiri wakil kementerian dan lembaga, akedemis, peneliti dan pemerhati keagamaan di Indonesia. Selain itu, dihadiri pula oleh narasumber yang kompeten dengan mengundang pengurus JAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), LSM keagamaan seperti Setara Institute, Wahid Institute, Maarif Institute, Pusat Studi Alquran, Ormas Islam, dan MUI. Hadir juga kepada daerah, gubernur, bupati, walikota yang memiliki kaitan langsung dengan Ahmadiyah. "Kalaupun perwakilan Ahmadiyah menolak hadir maka tentu itu hak mereka namun tentu mereka yang merugi," kata Bahrul.

Secara terpisah, upaya Kemenag membuka dialog terkait keberadaan Ahmadiyah di Tanah Air dinilai sebagai langkah yang tidak solutif. Ahmadiyah menolak hadir dalam acara dialog karena forum tersebut digelar di tempat yang tidak netral. Alasan penolakan itu disampaikan Juru Bicara Ahmadiyah Zafrullah Pontoh dalam konferensi pers di Kantor YLBHI Jakarta. "Benar kami menolak dialog karena digelar di tempat yang tidak netral," kata Zafrullah.

Zafrullah menilai selama ini Suryadharma Ali tidak pernah memberikan ruang kepada pihak Ahmadiyah untuk memberikan penjelasan kepada pemerintah terkait ajaran mereka. Karena itu mereka meminta pemerintah melakukan dialog di tempat yang netral serta dihadiri pihak yang netral juga. "Misalnya advokat senior Adnan Buyung Nasution.," ujar dia menyontohkan. (zul)