Ahok Bakal Dicopot, Kemendagri Siapkan Djarot
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal segera memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, kepala daerah yang menjalani penahanan tidak akan bisa menjalankan tugas-tugasnya.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Pasal 65 ayat 3 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda menyatakan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya. “Jadi kalau diputuskan ditahan, berarti tak bisa melaksanakan tugas sehari-hari," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (9/5).
Karena itu, kata Tjahjo, pemerintah bakal memberhentikan sementara Gubernur DKI yang beken disapa dengan panggilan Ahok itu. Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI.
Namun, pemerintah belum bisa langsung menempuh kebijakan itu. Sebab, Kemendagri masih menunggu salinan putusan resmi dari PN Jakarta Utara.
Tjahjo menambahkan, salinan putusan dari pengadilan nantinya akan digunakan sebagai dasar memproses pemberhentian sementara Ahok. Salinan putusan juga sebagai dasar untuk mengangkat Djarot sebagai Plt Gubernur DKI sampai vonis atas Ahok berkekuatan hukum tetap atau hingga berakhirnya periode jabatan pada Oktober mendatang.
"Kami kan enggak bisa memproses hanya berdasarkan tayangan di televisi. Karena harus dilaporkan ke presiden. Kami akan segera mengirimkan surat ke pengadilan," ucap Tjahjo.(gir/jpnn)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal segera memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, kepala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- Inilah yang KPK Dalami dari Ahok terkait Kasus Korupsi LNG
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- KPK Periksa Ahok, Lihat