Ahok Bakal Kelola BUMN, Syarief Hasan Bicara soal Integritas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengomentari kabar santer tentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal mengelola salah satu BUMN. Menteri koperasi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan, pengisian jabatan di BUMN harus memperhatikan faktor integritas dan behaviour atau tingkah laku.

"Dalam mengangkat pejabat pemerintah, banyak kriteria yang harus diperhatikan, seperti masalah integritas dan behaviour. Ini memang wewenang eksekutif namun banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/11).

Syarief menegaskan, pemilihan pejabat negara harus benar-benar selektif. Suami Inggrid Kansil itu lantas mencontohkan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan tentang larangan bagi mantan napi korupsi mengikuti pilkada.

Lebih lanjut Syarief mengatakan, pemilihan pejabat negara termasuk untuk pimpinan BUMN tidak boleh hanya mempertimbangkan faktor pendukung ataupun afiliasi politik. Namun, politikus asal Sulawesi Selatan itu menegaskan bahwa partainya belum pada tahap menolak atau menerima apabila Ahok menjadi pimpinan BUMN.

Yang pasti, katanya, untuk memilih pejabat publik banyak faktor yang menjadi pertimbangan. "Ketika bicara kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujarnya.(antara/jpnn)