Ahok Bukan Figur Tepat Menjabat di BUMN
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin tidak setuju dengan rencana penempatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menjadi pejabat di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia menilai masih ada sosok lain yang lebih layak ditempatkan di BUMN.
"Apa tidak ada orang lain di negeri ini selain Ahok?," tanya Suhud saat dihubungi jpnn.com, Selasa (19/11).
Suhud berharap, orang profesional bisa ditempatkan di BUMN demi menghindari konflik kepentingan. Di sisi lain, Ahok saat ini masih berstatus sebagai kader salah satu partai.
"Menurut kami Ahok bukan figur tepat. Pertama, ia masih tercatat sebagai orang partai politik. Tentu dikhawatirkan ada bias kepentingan," lanjut dia.
Selain itu, kata dia, figur pejabat di BUMN tidak memiliki temperamental dan kontroversial. Hal inilah, kata Suhud, tidak juga dimiliki Ahok untuk berada di BUMN.
"Ia (Ahok) dikenal figur temperamental dan juga kontroversial. Masyarakat masih banyak yang mempertanyakan dugaan keterlibatan Ahok dalam kasus Sumber Waras, kasus bus Transjakarta yang mangkrak dan soal reklamasi," ungkap dia.
Terakhir, Suhud menekankan kepada sisi etika untuk menunjuk seseorang sebagai pejabat BUMN. Setidaknya, pejabat BUMN tidak pernah tersangkut sebuah kasus hukum.
Menurut kami Ahok bukan figur tepat. Pertama, ia masih tercatat sebagai orang partai politik. Tentu dikhawatirkan ada bias kepentingan.
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count
- Kinerja BUMN Melesat di Tahun Ini, Dividen Tercapai 100% Senilai Rp 85,5 Triliun
- Kementerian BUMN Setorkan Dividen ke Negara Rp 85,5 Triliun, Optimistis Meningkat 2025
- Pramono-Rano Bisa Menang Satu Putaran Jika Anak Abah-Ahoker Bersatu
- Pramono Dinilai Samarkan Dukungan PDIP dan Megawati karena Faktor Ahok
- Dukungan Anies untuk Pram-Rano Bakal Berdampak Signifikan