Ahok dan DPRD Harus Perbaiki Komunikasi Politik

jpnn.com - JAKARTA – Anggota DPD RI, Andi Mappetahang Fatwa memberikan saran terkait polemic yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD Jakarta.

Menurut Fatwa, kedua belah pihak mesti memperbaiki komunikasi politik. Hal itu harus dilakukan supaya pemerintahan dapat berjalan baik. "(Ahok) harus ada pendekatanlah dengan pimpinan-pimpinan partai politik," kata Fatwa saat menjadi pembicara pada Bincang Senator bertajuk Prospek Penengakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Minggu (15/3).

Dia melihat ada komunikasi politik yang rusak antara DPRD dan Gubernur. "Ahok sendiri juga sebagaimana kritikan secara umum dia punya kelemahan dalam komunikasi politik," ujar Fatwa.

Fatwa mengingatkan, Ahok merupakan gubernur yang diusung parpol. Meski, pada akhirnya meninggalkan parpol. Menurut Fatwa, seorang pejabat negara baik itu gubernur atau kepala daerah sekarang ini sudah sulit tanpa dukungan parpol. "Apakah dia (kada) itu menyebut dirinya independen, tetap harus ada komunikasi dengan parpol," ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.

Dia mengatakan, DPRD dan Gubernur merupakan satu paket dalam sebuah pemerintahan. Dalam Undang-undang, sambungnya, kepala daerah dan DPRD setara meski wewenangnya berbeda.

"Tapi, harus saling menopang. Tidak bisa gubernur tanpa DPRD, dan DPRd tanpa gubernur. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa pemda itu memiliki DPRD, itu sifatnya melekat," tegas Fatwa. (boy/jpnn)