Ahok Ditantang Usut Dana Hibah

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah kalangan menantang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuktikan ucapannya mengunci anggaran hibah 2014 Rp 5 triliun.

Namun, Ahok juga diminta melakukan audit pada anggaran hibah tahun 2012 dan 2013 karena diduga juga bermasalah.

“Kalau memang ingin serius, Pak Ahok tidak hanya mengunci dana hibah 2014 namun juga menelisik dana hibah 2012 dan 2013 yang banyak penyimpangannya,” ujar Victor Irianto Napitupulu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (28/1).

Victor mengatakan, Ahok sendiri mengatakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah menemukan adanya penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di APBD DKI 2012. Saat itu, BPKP merilis ada anggaran sebesar Rp 8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru.

Padahal, dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada. Dalam pokir juga bermasalah, manakala tidak jelas penggunaannya. “Kalau sudah ada laporan dari BPK seharusnya Ahok menindaklanjuti dong. Jangan membiarkan saja,” katanya.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta membantah kenaikan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di APBD 2014 berasal dari pihak legislatif. Politisi Kebon Sirih mencium anggaran itu keperluan pencitraan Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan Pemilu presiden.

“Hampir 95 persen itu usulan gubernur. Perlu (pengawasan) jangan sampai dipakai untuk pencitraan, kan ada yang mau nyaleg dan nyapres,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana.

Seperti diketahui, dana hibah dan bansos dalam APBD DKI Jakarta melonjak signifikan sebesar Rp 1,3 triliun. Tahun 2013, anggaran pos tersebut tercatat Rp 3,7 triliun dan tahun ini menjadi Rp 5 triliun.