Ahok Dituding Remehkan Peran PNS

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin menilai, keterlibatan Ahok Center dalam mengawasi pengelolaan bantuan CSR tidak diperlukan.

Pasalnya, saat ini pasangan gubernur Jokowi-Ahok sudah memiliki 'pasukan' resmi yakni jajaran PNS di Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Selamat, sikap Wakil Gubernur Basuki T.Purnama alias Ahok yang lebih memilih menggunakan jasa para relawan di Ahok Center telah mengecilkan peran PNS Pemprov DKI.

"Relawan harus dihentikan, karena kita sudah punya aparat. Itu kan artinya merasa birokrat nggak penting dan yang penting kerja relawan. Nggak bisa dong, harus mengandalkan birokrat," kata Selamat di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/8).

Ia menuturkan, tugas relawan harusnya berakhir setelah pilkada selesai. Mereka seharusnya tidak mencampuri pekerjaan  pemerintah.

Ketua DPD PKS DKI Jakarta ini yakin keterlibatan relawan Ahok Center atas instruksi Ahok. Ia juga menduga ada motif politis di balik penugasan tersebut.

"Itu politis, karena semua timses di bawah kendali kandidat masing-masing. Kan Ahok harusnya bisa mengendalikan, bilang kalau mereka tak perlu bekerja lagi. Masa meyakinkan PKL bisa, tapi Ahok Center nggak bisa," paparnya.

Selain itu Selamat juga mengkritisi pengelolaan CSR oleh SKPD DKI. Pasalnya, hal ini rawan diselewengkan untuk kepentingan politik.