Ahok Gagal Atasi Kesenjangan Ekonomi di Jakarta, Nih Buktinya...

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Eddy Soeparno menilai tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat di Jakarta sangat tinggi. Buktinya, angka rasio gini di DKI yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu naik dari 0,43 persen pada 2014 menjadi menjadi 0,46 pada 2015.
"Jadi di DKI Jakarta saat ini gini ratio-nya mencapai 0.46, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 0.40. Gini ratio ini menunjukkan indikator tingginya kesenjangan," ujar Eddy saat menjadi pembicara pada diskusi yang digelar Akar Rumput Strategic Consulting, Kamis (13/10).
Menurut Eddy, tingginya tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat harus segera diatasi. Sebagai contoh, gini ratio sejumlah negara di Timur Tengah yang hanya 0.35 saja mengakibatkan timbulnya pergolakan yang luar biasa.
"Artinya, kesenjangan ini indikator keberpihakan pemimpin pada rakyat. Jadi ini adalah pekerjaan besar yang perlu dibenahi," ujar petinggi partai pengusung pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada pilkada DKI ini.
Eddy pun meyakini duet Agus-Sylvi jika kelak memimpin Jakarta nanti bisa menekan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Caranya adalah dengan berusaha membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga angka pengangguran dapat ditekan.
"Saya percaya, profil paslon yang kami ajukan cukup baik. Agus tegas, muda, disiplin, punya wawasan yang luas, sangat diperlukan sebagai pemimpin yang baik. Dibantu Empok Sylvi, jadi ini dwi-tunggal yang kami ajukan," ujarnya.(gir/jpnn)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Eddy Soeparno menilai tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat di Jakarta sangat tinggi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur