Ahok Gagal Paham

Ahok Gagal Paham
Unjuk rasa buruh di kawasan Bundaran HI. Foto: dok.JPNN

Kedua, Ahok perlu memberi tempat kebebasan berdemokrasi sebagai standar pemerintahan yang tak perlu merasa takut, jika semua janji-janji politik kepada rakyat di masa kampanye, benar-benar dapat direalisasi.

Dan yang terakhir, Gubernur Ahok mesti berpikir keras, menghitung-hitung kemampuan dan kinerja diri saat ini, mencari usulan dari sana-sini. Yang seluruhnya digunakan demi memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan warga Ibukota. Tentu saja tugas ini adalah hal rutin dan inheren sebagai kerja gubernur terpilih berikut lima Pemkotnya.

Berniat memasung kemerdekaan berdemokrasi di tengah situasi-situasi tak memerdekaan saat ini. Resiko yang dihadapi cukup besar. Untuk kota Jakarta, terdapat karakteristik tercetusnya luapan masyarakat yang tidak puas dengan keadaan melalui jalan kekerasan. Di tahun 1998 kemarin, kota ini mengalami prahara hebat berupa kerusuhan massa yang meluluhlantakkan hampir seluruh persendian ekonomi kota. Belum lagi sikap sebagian besar warga Ibukota yang sudah terlanjur abai dengan elit dan partai politik, pengumbar janji.***‎

 

 

 

 

 


PERATURAN Gubernur Nomor 228 Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memancing polemik.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News