Ahok, Ganjar, dan Ronny Jadi Elite DPP PDIP, Hasto Sebut untuk Hadapi Tantangan Berat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan penambahan struktur jabatan sebagai bentuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ingin memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

Hal itu disampaikan Hasto seusai mengikuti acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7).

"Di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan, tetapi struktur tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan Pilkada serentak, karena yang ingin kami bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis, menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa," kata Hasto.

Menurut Hasto, pentingnya demokrasi ini juga memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, kemampuan teknokratik, untuk membawa perubahan Indonesia. Hasto juga tidak ingin Pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dgn rakyatnya.

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," kata Hasto.

Politisi Yogyakarta ini juga menyampaikan PDIP membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai.

Dalam struktur DPP PDIP ini, Hasto mengatakan terdapat nama baru antara lain Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo. Hasto menilai kemampuan Adian di dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi Partai.

Lalu, nama Ronny Talapessy, menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum. Hasto menilai adanya suatu kencederungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism di mana itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat.