Ahok Lebih Manjakan Pegawai, Bukan Kepentingan Publik

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai lebih mengutamakan gaji pegawai daripada kepentingan masyarakat.

Hal ini terlihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 versi Ahok, yang memberikan alokasi dana lebih besar untuk pegawai dibanding untuk kepentingan publik.

Demikian disampaikan pengamat politik anggaran Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi saat diskusi bertema 'APBD DKI Jakarta, Siapa Silumannya', di bilangan Tebet, Jakarta, Minggu (15/3).

"Jadi nonsen Ahok berantas korupsi, anggarannya saja lebih banyak untuk gaji pegawai ketimbang kepentingan masyarakat," sindir Uchok.

APBD di tangan Ahok pun banyak mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan. Uchok mencontohkan salah satunya soal anggaran pendidikan yang hanya dialokasikan sebesar Rp 14,5 triliun atau 21,6 persen dari total belanja.

Padahal lanjut Uchok, tahun lalu 2014, biaya pendidikan mencapai Rp 16,4 triliun atau 25,3 persen.

"Jadi kalau versi Ahok pendidikan mengalami penurunan 3,7 persen dari total belanja pendidikan. Ini kan menunjukkan untuk kepentingan masyarakat di tangan Ahok mengalami penurunan," beber Uchok.

Selain pendidikan, belanja modal atau belanja pembangunan yang pada tahun 2014 sebesar Rp 25,5 triliun atau 40,1 persen, mengalami penurunan 7,4 persen pada 2015. Demikian juga dengan biaya kesehatan yang mengalami 3,7 persen penurunan.