Ahok Masih Dijagokan, Fahri Hamzah: Sudahlah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespons santai hasilsurvei Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanudin Muhtadi yang menyatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Menurut Fahri, sebaiknya pembahasan tentang Ahok dihentikan.
Fahri mengatakan, bagaimanapun Ahok sudah menjadi narapidana. Di sisi lain, Indonesia punya banyak tokoh yang bisa dijagokan.
“Orang juga lagi menjalani masa (hukuman, red), mohon maaf ini tidak etis, tidak enak disebut tapi disebutnya kan narapidana. Jadi itu sudahlah, Indonesia ini banyak sekali jagoan-jagoannya,” ujar Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/10).
Dia menambahkan, menghadirkan banyak tokoh untuk menjadi calon pemimpin merupakan cita-cita reformasi 19 tahun silam. Legslator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meyakini Indonesia memilki banyak orang yang jago dalam bekerja tapi tak berbicara.
“Percaya dirilah, kita bahwa sumber kepemimpinan itu banyak, terutama nanti yang akan membebaskan kita dari beban-beban masa lalu,” ungkap Fahri.
Dia justru membayangkan format kepemimpinan baru Indonesia mendatang merupakan imajinasinya tentang masa depan negeri yang terbebas dari sisa utang masa lalu. Sehingga, sambung Fahri, Indonesia betul-betul melangkah tanpa terus ditarik-tarik dari belakang.
“Kita ingin sebetulnya pemimpin yang kakinya tidak ditarik dr belakang sehingga dia bisa membawa kita terbang lebih jauh ke depan,” kata Fahri.(boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, bagaimanapun Ahok sudah menjadi narapidana. Sementara Indonesia masih punya banyak tokoh yang bisa dijagokan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi