Ahok: Mau Melawan ya Silakan

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan ibu kota Amir Hamzah khawatir para ’’korban’’ perombakan jabatan melakukan perlawanan. Hal tersebut bisa bersifat terbuka atau secara sembunyi-sembunyi.

Perlawanan bersifat terbuka, lanjut dia, bisa saja menggugat keputusan Ahok bila dinilai sewenang-wenang. Apalagi Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuka peluang kepada masyarakat dan PNS menggugat kepala daerahnya.

’’Karena itu, Ahok harus bisa membuktikan pejabat yang dicopot tersebut benar-benar berdasar pertimbangan matang berbasis kinerja, bukan atas dasar selera,’’ tegasnya.

Perlawanan secara tertutup, lanjut Amir, justru lebih berbahaya daripada perlawanan terbuka. Caranya, meminta PNS di instansi tempatnya bekerja tidak terlalu maksimal dalam betugas.

Sebab, pejabat yang dicopot selama ini memiliki kelompok birokrat yang kuat. Mereka terdiri atas para anak buah yang loyal. Misalnya, soal kabar yang menyatakan kepala badan kepegawaian daerah (BKD) akan diisi Agus Suradika menggantikan I Made Karmayoga.

’’Agus Suradika kan orang pendidikan. Jadi, dia tidak mengetahui internal BKD seperti apa. Karena itu, mungkin ada perlawan jenis tersebut (tertutup) di BKD,’’ jelasnya. (fai/co2/git)