Ahok Minta BPK Miliki Standar yang Jelas

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ‎memberikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI, Senin (6/7). Salah satu yang dipersoalkan BPK adalah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, perjanjian dengan pihak ketiga sudah ada dari zaman Fauzi Bowo. Saat itu, BPK memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian untuk persoalan tersebut.

Namun di era kepemimpinan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, BPK memberikan penilaian wajar dengan pengecualian dalam kasus yang sama. Karena itu, Ahok menyatakan, BPK harus memiliki standar yang jelas dalam melakukan pemeriksaan.

"Makanya saya minta standar BPK harus jelas dalam memeriksa. Kenapa zaman Pak Foke (panggilan Fauzi Bowo) itu WTP dengan kasus aset yang sama, ‎sekarang kami sedang perbaiki jadi WDP," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (7/7).

Namun, Ahok mengaku tidak terlalu mempermasalahkan penilaian yang diberikan BPK. Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, Foke yang mendapat penilaian WTP dari BPK kalah oleh dirinya dan Joko Widodo dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta ‎2012. ‎

"Saya mau disclaimer juga enggak apa-apa kok. Saya enggak masalah, yang menentukan saya jadi gubernur atau tidak adalah warga DKI, bukan BPK, disclaimer, WDP atau WTP. Foke yang dapat WTP kalah dengan kami. Jadi tidak ada urusan buat saya, yang penting duit pelayanan DKI tidak dicolong," tandas Ahok. (gil/jpnn)