Ahok Minta Jaksa KPK Cermati Kebijakan Foke
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyeret pendahulunya, Fauzi Bowo dalam persoalan reklamasi. Ahok mempersoalkan perizinan terkait reklamasi yang diterbitkan saat Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI.
Menurut Ahok, izin-izin di era Foke -sapaan Fauzi Bowo- perlu ditelusuri karena dikeluarkan tanpa meminta kontribusi tambahan kepada pengembang. "Saya persoalkan kenapa Fauzi Bowo berikan izin 2012 tanpa kontribusi tambahan," kata Ahok saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9) pada persidangan atas anggota DPRD DKI M Sanusi yang didakwa menerima suap dari Agung Podomoro Land.
Ahok mengatakan, ada beberapa izin yang dikeluarkan Foke pada 2012. Di antaranya izin kepada Pulau PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group untuk mereklamasi di pulau A, B, C, dan D.
Karenanya Ahok berharap jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati hal itu. "Saya harap penuntut umum bisa proses lebih dalam," ujar Ahok.
Gubernur DKI pengganti Joko Widodo itu mengklaim aturan kontribusi sudah sesuai aturan yang ada. Bahkan, katanya, kewajiban memberi kontribusi tambahan itu sudah ada dalam perjanjian Pemprov DKI Jakarta dan pengembang pada 1997.
Namun, Ahok heran karena Foke justru meniadakan kontribusi itu. "Makanya saya tidak berani ikuti beliau (Foke, red),” ujar Ahok.(put/jpg)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyeret pendahulunya, Fauzi Bowo dalam persoalan reklamasi. Ahok mempersoalkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Le Minerale Tanam Ratusan Ribu Pohon yang Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia
- Indonesia Punya 106 Ribu Apoteker, 60 Persennya Terkonsentrasi di Jawa
- Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada
- Ruang Amal Indonesia dan ZIS Indosat Segera Buka Program Amal Vokasi di KITB
- Said PDIP: Ibu Megawati Memang Tulus Bilang Terima Kasih kepada Prabowo, MPR, dan Rakyat
- Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap