Ahok Mutasi Kepala Dinas Strategis Jadi Staf

Ahok Mutasi Kepala Dinas Strategis Jadi Staf
Ahok Mutasi Kepala Dinas Strategis Jadi Staf. Foto JPNN.com

Posisi Made selama ini terbilang rawan. Maklum, beberapa kali Ahok menyoroti kinerjanya yang tidak cekatan dalam urusan kepegawaian. Pejabat berikutnya adalah Kepala Dinas Perhubungan M. Akbar. Menurut sumber tersebut, Akbar akan digantikan wakilnya, Benyamin Bukit.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun kabarnya juga akan beralih posisi. Ahok memercayaikan kepala inspektorat kepada Lasro. Dia akan menggantikan Franky Mangatas. Kursi yang ditinggalkannya diisi Arie Budiman, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan. Kursi Arie akan ditempati Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purba Hutapea.

Sumber itu membeberkan, ada juga pejabat yang mendapatkan promosi. Dia adalah Ika Lestari Aji yang saat ini menjabat sebagai kepala Sudin Sosial Jakarta Utara. Ika dipromosikan sebagai kepala dinas perumahan dan gedung menggantikan Yonathan Pasodung. Yonathan akan menjadi staf biasa.

Kursi wali kota juga mengalami perubahan. Sekretaris DPRD Mangara Pardede dipromosikan sebagai Wali Kota Jakarta Pusat menggantikan Plt Wali Kota Rustam Effendi. Rustam pun akan menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara.

Kemudian, Plt Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi mendapat posisi sebagai wali kota Jakarta Selatan. Dan, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Tri Djoko menggeser Asep Syarifuddin sebagai Bupati Kepulauan Seribu.

Sementara itu, rencana perombakan pejabat tersebut juga diapresiasi para politisi DPRD DKI. Mereka menilai perombakan birokrasi merupakan salah satu cara mempercepat reformasi birokrasi.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pihaknya sudah membicarakan rencana rotasi jabatan dengan gubernur dan Wagub. ’’Bagi yang kerjanya lamban, pejabat tersbeut lebih baik diganti daripada menjadi benalu,’’ kata Pras, sapaan akrabnya di DPRD, kemarin.

Selain itu, wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI tersebut menilai perombakan pejabat bertujuan memutus jaringan mafia anggaran di SKPD. ’’Mafia proyek harus diputus. Hal itu mengakibatkan banyak proyek yang tidak berjalan. Keuangan DKI pun selalu bocor tidak jelas,’’ tegasnya. Namun, siapa pejabat yang akan digantikan, sama dengan Ahok, Pras juga tidak mau membuka suara. (fai/co2/riz)


Jabatan struktural di Pemprov DKI ibarat kursi panas saja. Dalam waktu singkat, jabatan tersebut bisa segera berganti. Hal itu akan terjadi dalam


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News