Ahok Nilai PGN dan Pertamina tak Akur

jpnn.com - JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T.Purnama mengaku tidak habis pikir dengan sikap Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang tidak bisa akur. Menurutnya, kedua BUMN itu sudah keterlaluan, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Hal tersebut diungkapkan pria yang biasa disapa Ahok ini terkait permohonan izin dari PGN dan Pertamina untuk membangun saluran pipa gas dari Muara Karang ke Muara Tawar, Bekasi. Namun, kedua perusahaan BUMN itu ngotot ingin membangun saluran yang terpisah.

"Kenapa enggak dipakai sama-sama. Kalau buat terpisah kan biayanya dobel. Emang PGN punya negara apa? Pertamina apa? Sama aja kan," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/1).

Selain inefisensi anggaran, lanjut Ahok, pembangunan dua saluran dalam waktu bersamaan akan sangat membebani warga Jakarta. Pasalnya, proses konstruksi pasti mengganggu lalu lintas. Apalagi, mengingat lalu lintas di wilayah yang dilalui saluran gas tersebut sudah sangat padat.

Ahok pun menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberi izin untuk membuat saluran terpisah.

"Jalan layang untuk Tanjung Priok aja udah bikin macet dan rusak jalan setengah mati. Sekarang digali sama PGN, terus mau digali lagi sama Pertamina, kan enggak lucu. Anda mau macet berapa tahun? Saya juga punya kepentingan untuk mengamankan jalan jakarta," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok pun menghimbau Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk turun tangan mengatasi permasalahan ini. Ia mengaku siap duduk satu meja dengan kedua pembantu presiden itu untuk mencari solusi. Jika kedua belah pihak tetap keras kepala, Ahok menyarankan KPK untuk ikut campur tangan.

"Sekarang kan masalah karena menyebabkan kerugian negara. Sama-sama milik negara kenapa enggak pakai bersama. Saya enggak tahu KPK tertarik periksa apa enggak," pungkasnya. (dil/jpnn)