Ahok: Presiden dan Mendagri Tak Minta Kita ‘Kompromi’

jpnn.com - JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, menegaskan tidak akan ‘kompromi’ terkait dugaan adanya dana siluman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

“Tetap tidak ada kompromi. Pak Presiden dan Mendagri juga tidak ada minta kita untuk kompromi. Yang diminta presiden adalah tetap e-budgeting, semua anggaran harus sesuai dengan pembangunan DKI Jakarta,” ujarnya usai bertemu Mendagri, Rabu (4/2).

Saat ditanya apakah artinya Kemdagri setuju RAPBD yang diajukan Pemprov yang benar, Ahok menegaskan dokumen yang diajukan Pemprov juga tidak semuanya benar. Karena dari hasil evaluasi yang dilakukan Kemdagri, masih terdapat beberapa anggaran belanja yang di luar kewajaran.

“Tadi ada pemaparan (dari Kemdagri,red) juga dari oknum-oknum satuan kerja perangkat daerah (ada) belanja yang gila-gilaan. Makanya e-budgeting enaknya gitu, ketahuan. Nanti juga akan bicara soal pajak di sini. Semua harus diatur. Hari ini benar-benar SKPB diajaran cara menyusun yang benar. DKI selama ini banyak melakukan kesalahan. Saya senang, ini bukti pak Jokowi menjadi kenyataaan, pentingnya e-budgeting,” ujarnya.

Dalam pertemuan, Ahok mengaku Mendagri menjelaskan bahwa hak angket merupakan proses politik. Karena itu silahkan tetap berjalan, namun yang penting APBD DKI tidak boleh disandera.

“Pertemuan tidak membahas evaluasi, cuma tindakan saja. Misalnya kamu beli ini untuk apa, kenapa uang ini tidak dipindahkan untuk yang penting,” ujarnya. (gir/jpnn)