Ahok Sebut DPRD DKI Tersinggung Dibilang Nenek Luh!

jpnn.com - GAMBIR – Gubernur Basuki T. Purnama blak-blakan soal penyebab batalnya rapat paripurna RAPBD 2015 pada Jumat (16/1). Gubernur yang biasa dipanggil Ahok itu urung menyampaikan jawaban atas pandangan umum DPRD gara-gara menemukan anggaran siluman sekitar Rp 8,8 triliun.

Anggaran wow itu ditemukan di dinas pendidikan. Yakni, berupa seminar-seminar dan sosialisasi surat keputusan (SK) gubernur yang diajukan dewan. Dalam draf mata anggaran yang dicoret tersebut, Ahok juga menulis kata-kata umpatan ’’nenek luh’’ yang mungkin menyinggung dewan lalu membatalkan paripurna.

Ahok menegaskan, dirinya mencoret beberapa mata anggaran dalam RAPBD 2015 karena tidak efektif. Karena itu, beberapa anggota DPRD tidak setuju. Akhirnya, mereka menunda paripurna. ’’Jujur saja, saya mencoret beberapa program,’’ terangnya di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1).

Menurut Ahok, pencoretan tersebut dilakukan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, BPKD DKI, dan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) pada Kamis (15/1). Terkait dengan anggaran sosialisasi SK gubernur, totalnya mencapai Rp 200 juta per kegiatan.

Namun, total keseluruhan program tersebut mencapai Rp 46 miliar. Dia menilai anggaran itu tidak masuk akal karena aturannya tidak jelas. ’’Saya minta dibalikin (ke DPRD, Red). Mungkin, mereka tersinggung. Sebab, di situ saya menulis nenek lu,’’ ucapnya.

Selain itu, dalam RAPBD 2015, politisi Kebon Sirih mengajukan anggaran les bahasa Mandarin dan Inggris yang biaya setiap paketnya mencapai puluhan juta. Hal tersebut termasuk dalam program visi dan misi DPRD.

Karena itu, mereka dinilai asal-asalan dalam mengajukan anggaran yang sebenarnya tidak terlalu penting. Khususnya, untuk pembangunan ibu kota. ’’Isinya begituan, ya saya nggak mau masukin,’’ ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono menampik tuduhan adanya anggaran siluman sebanyak Rp 8,8 triliun dalam RAPBD 2015. ”Tidak ada, itu kami sedang cocokan dengan badan perencanaan pembanganunan daerah (Bappeda). Tidak ada,’’ jelasnya.