AHY Disarankan Menggandeng Gatot Nurmantyo Setelah Muncul Isu Kudeta Demokrat
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto menyarankan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggandeng eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Terutama, kata dia, setelah muncul isu kudeta di Demokrat yang melibatkan nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"AHY disarankan, sudah selayaknya mengundang Gatot Numantyo bergabung ke partai besutan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) tersebut," kata Satyo dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Kamis (4/2).
Menurut Satyo, Demokrat dan AHY perlu memandang serius isu kudeta ini. Terlebih lagi, kata dia, muncul narasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui kudeta itu.
"AHY harus segera memposisikan diri untuk tidak dimangsa oleh Moeldoko, apalagi jika dukungan Jokowi kepada Moeldoko benar adanya. Bukan hanya klaim dan hanya sebuah kebohongan belaka," beber aktivis 98 itu.
Menurut Satyo, saat ini Gatot menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Hal itu terlihat dari diterimanya manuver politik Gatot bersama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh masyarakat.
Selain itu, kata dia, selama pemerintahan era Jokowi, Gatot dan Demokrat tampak memiliki suara yang sama. Misalnya ketika Gatot bersama Demokrat bersuara menolak UU Omnibus Law.
Menurut Satyo, ketika AHY menggandeng Gatot, konsolidasi internal Demokrat akan semakin kuat. Ujungnya upaya kudeta di Demokrat bisa diantisipasi.
Demokrat dan AHY perlu memandang serius isu kudeta ini dan menggandeng Gatot Nurmantyo.
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Penerapan MRPN Diyakini jadi Solusi Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Dukung Pembangunan Infrastruktur & Perumahan dengan Semen Hijau, SIG Ajak Semua Pihak Bersinergi
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%