AHY Harus Legawa, KLB Solusi Sah Penyelamatan Partai Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Hukum Indonesian Public Institute (IPI) Miartiko Gea menilai kongres luar biasa (KLB) adalah solusi untuk konflik internal parpol yang berkepanjangan.
Contohnya, kisruh yang terjadi di internal Partai Demokrat. Gencarnya pemberitaan telah menimbulkan berbagai wacana, termasuk akan adanya KLB yang digagas oleh sejumlah kader.
"Tingkat popularitas partai ini makin menurun,” ujar Miartiko Gea dalam keterangannya, Jumat (5/3)
Miartiko mengatakan, masing-masing kubu tentu memiliki argumentasi terkait KLB. Namun, Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 100 ayat 3 huruf (b), membuka ruang untuk KLB dengan persyaratan didukung 2/3 dari jumlah dewan pimpinan daerah dan 1/2 dewan pimpinan cabang.
Dia juga mencontohkan gerakan KLB juga pernah dilakukan beberapa partai besar seperti Golkar, PPP, dan Berkarya.
“Berkaca pada konflik kepartaian di Indonesia, beberapa berakhir islah untuk keberlangsungan partai. Jika tidak islah, suara mayoritas yang akan tampil sebagai pemenang," ucapnya.
Miartiko juga menyebut, kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentu akan bereaksi keras terhadap nama-nama yang hadir dalam KLB PD.
KLB PD disebut-sebut digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut, 5-7 Maret 2021. Miartiko memperkirakan, nama-nama yang hadir kemungkinan akan dipecat oleh AHY.
Peneliti IPI Miartiko Gea menilai KLB adalah solusi penyelamatan bagi Partai Demokrat yang dipimpin AHY selama ini.
- Iftitah Paparkan 5 Program Unggulan Kementrans saat Ratas dengan Presiden Prabowo
- AHY: Demokrat Ingin Pak Prabowo Terus Memimpin
- Partai Demokrat Segera Berkongres, Gustaf: Kami Mendukung AHY Jadi Ketua Umum
- Innalilahi, Bendahara Umum Demokrat Renville Antonio Meninggal Dunia
- Tak Ingin IKN Mangkrak Kayak Hambalang, Demokrat: Cukupkan Saling Berbalas Dendam!
- Setujui Anggaran Tahap Kedua Rp 48,8 T, Presiden Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut