AHY Kaitkan Biaya Infrastruktur Skala Besar dengan Nasib Honorer, Oh

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, biaya yang digelontorkan untuk pembangunan beberapa infrastruktur skala besar dapat dialihkan antara lain untuk meningkat kesejahteraan para guru dan tenaga honorer.
Mas AHY menyinggung masalah nasib honorer dalam pidato politiknya di Jakarta, Jumat (14/7) malam.
Awalnya, AHY menegaskan visi perubahan yang diusung oleh partainya dan Koalisi Perubahan itu bukan berarti mengganti total seluruh kebijakan dan program-program pembangunan yang ada.
Ditegaskan bahwa program-program kerja pemerintah yang baik tentu harus dipertahankan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
“Kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan. Perubahan seolah diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan. Kita lanjutkan dan kita bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa sejak Indonesia merdeka,” kata AHY.
Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu menegaskan perubahan tidak berarti menghapus segala pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang terbukti berdampak positif bagi kehidupan rakyat.
“Meskipun Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya.”
“Kami yakin,Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik,” sambungnya.
Ketum Partai Demokrat AHY mengaitkan biaya pembangunan infrastruktur skala besar dengan masalah kesejahteraan guru dan nasib honorer.
- 5.800 Honorer di Daerah Ini Berpeluang Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu
- Setahun Lagi Pensiun, Kebayang Sedihnya kalau PPPK 2024 Tidak Dilantik Hari Ini
- 5 Berita Terpopuler: ASN & Honorer Mendukung Tata Kelola Guru Diambil Pusat, Ketum PGRI Memohon kepada Mendikdasmen
- Penjelasan Pak Maryono soal Jadwal Tes PPPK Tahap 2
- 5 Berita Terpopuler: Menanti Hasil Demo Honorer, Penanganan Guru Diambil Alih Pusat, Rusak!
- 5 Berita Terpopuler: Tuntutan Demo Honorer, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bersifat Wajib, Ada Hal yang Tak Lazim