AHY Sebaiknya Ralat Tudingannya ke Pemerintah dan Moeldoko

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai, keputusan menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, menunjukkan pemerintah tetap objektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan di partai berlambang mercy itu.
Keputusan pemerintah juga dinilai menggugurkan tudingan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Moeldoko menggunakan kekuasaan Istana untuk mengambil alih kepemimpinan Demokrat.
Menurut Karyono, tudingan kubu AHY yang menyebut istana terlibat dalam pengambilalihan kepemimpinan Demokrat terlalu lemah.
Tudingan tersebut hanya berdasarkan asumsi, dengan menghubungkan Moledoko dengan posisinya sebagai kepala Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Karena itu, Karyono menilai kubu AHY semestinya meralat dan mencabut pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan tudingan ke pihak istana.
"Keputusan Kemenkumham ini mematahkan semua tuduhan kubu Agus Harimurti Yudhoyono terhadap pemerintah. Sebaiknya kubu AHY mencabut pernyataan sebelumnya," katanya.
Karyono lebih lanjut mengatakan, jika kubu AHY tidak meralat dan mencabut pernyataan yang menyudutkan Moeldoko dan pemerintah, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.
Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kubu AHY.
AHY dinilai penting meralat tudingan yang pernah diarahkan ke pemerintah dan Moeldoko.
- Agust Jovan Latuconsina Layak Jadi Wasekjen Demokrat: Energik dan Bertalenta
- Syahrial Nasution, Alumni Unpar yang Dipercaya AHY Jadi Wakil Sekjen Partai Demokrat
- Jadi Kepala Komunikasi Partai Demokrat, Herzaky: Ini Amanah Luar Biasa
- Ditunjuk AHY Jadi Bendum Demokrat, Irwan Fecho Mundur dari Stafsus Mentrans
- Putra Sumba NTT Gustaf Tamo Mbapa Dipilih Sebagai Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat
- AHY Dinilai Tepat Menunjuk Rezka Oktoberia Jadi Wasekjen Demokrat