AHY Sebut Penundaan Pemilu Pemufakatan Jahat untuk Melanggengkan Kekuasaan
“Cuma 10,3 yang setuju, itu pun mungkin dibayar. Alasan penundaan pemilu karena Covid-19 belum berakhir, pemulihan ekonomi, atau pembangunan IKN, apapun alasannya 70 sekian persen tidak setuju,“ kata AHY lagi.
Dia juga mempertanyakan kesahihan penundaan pemilu secara konstitusional.
Jika dilakukan perubahan konstitusi, justru mengkhianati reformasi.
Sebab, langkah tersebut juga sama saja dengan mempermainkan konstitusi.
“Konstitusi memang bukan kitab suci, tetapi jangan juga dipermainkan. Kalau direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar,” tegasnya kembali.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Presiden Joko Widodo.
Luhut bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol. (mcr4/jpnn)
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut penundaan pemilu merupakan pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
- Anggap Kenaikan PPN 12 Persen Prorakyat, Marwan Cik Asan: Ini Keputusan Tepat
- PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Jubir PD: Prabowo Berpihak pada Rakyat Kecil
- Prabowo Ketemu Para Ketum Parpol, PPN 12 Persen Dibatalkan?
- Natal 2024: Prabowo Renovasi Gereja di Kawasan Transmigrasi Salor Papua Selatan
- Videotron Ambruk saat Menko AHY Pidato, Sejumlah Pejabat Nyaris Ketiban
- 98 Keluarga Tidak Mampu Menempati Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk