AHY Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024: Tidak Logis, Mencederai Hati Nurani

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi rakyat.
Putra Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar.
AHY menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat justru terkesan memainkan suara rakyat.
"Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas, Demokrat mengelilingi 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalaupun ada yang membaik, itu lambat," kata AHY dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (27/2).
Dia mengatakan itu saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu (26/2).
AHY menilai penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan beberapa pihak merupakan wacana yang tidak logis karena bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.
"Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis," ujar AHY.
"Apa dasarnya, yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," sambung AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti munculnya wacana penundaan Pemilu 2024. Dia menilai alasan penundaan pemilu tidak logis. Selain itu, wacana penundaan pemilu dianggap hanya menambah masalah.
- AHY Jawab Begini Ditanya Pertemuan Prabowo, SBY, dan Megawati
- Agust Jovan Latuconsina Layak Jadi Wasekjen Demokrat: Energik dan Bertalenta
- Syahrial Nasution, Alumni Unpar yang Dipercaya AHY Jadi Wakil Sekjen Partai Demokrat
- Jadi Kepala Komunikasi Partai Demokrat, Herzaky: Ini Amanah Luar Biasa
- Ditunjuk AHY Jadi Bendum Demokrat, Irwan Fecho Mundur dari Stafsus Mentrans
- Putra Sumba NTT Gustaf Tamo Mbapa Dipilih Sebagai Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat