Airlangga Blak-blakan Sampaikan Perlakuan Diskriminatif Uni Eropa

Pada sesi tanya jawab diangkat beberapa fitur ketentuan EUDR antara lain yang menyangkut persyaratan Geolocation Data, labelling negara–negara menjadi high risk, standard dan low risk yang menjadi salah satu permasalahan bagi negara produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia.

Selama isu ini belum mencapai titik tengah yang dapat diterima kedua pihak, maka dipandang sulit untuk palm oil diterima di Uni Eropa.

Geolocation data ini terkait juga dengan privasi data. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan turunan EUDR perlu dibahas bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait (policy maker, industri, smallholders dan civil society/NGOs) termasuk bersama Uni Eropa dengan membentuk platform multistakeholders agar dampak negatif EUDR dapat ditangani dan diminimalisir atau dihilangkan.

Luncheon meeting dihadiri Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof beserta Delegasi Malaysia dan para pelaku usaha Malaysia.

Selain itu juga turut Dubes RI Brussel, Dubes RI Berlin, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asdep Kerja Sama
Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Sekjen dan pejabat CPOPC, para pelaku usaha, serta perwakilan industri yang berkecimpung di sektor palm oil dari Indonesia, Malaysia dan Eropa. (gir/jpnn)