Airlangga dan Agung Pertanyakan Rekomendasi Setnov soal Aziz

jpnn.com, JAKARTA - Rekomendasi Setya Novanto yang memilih Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR pengganti dirinya membuat keributan baru di tubuh Golkar. Sejumlah elite seperti Airlangga Hartarto dan Agung Laksono serempak menganggap surat tersebut tidak sah sekaligus tidak etis karena diajukan tanpa persetujuan rapat pleno Partai Golkar.

Pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Golkar kaget dengan beredarnya surat rekomendasi Setnov tersebut. Sebab, tidak banyak yang tahu kapan dan siapa pihak yang pertama menerima surat itu, tapi tiba-tiba surat tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal dan Aziz sendiri kepada beberapa fraksi.

Airlangga yang merupakan Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Ekonomi DPP Partai Golkar mengingatkan, saat ini Setnov tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Hasil pleno Partai Golkar pada 21 November lalu telah menetapkan Idrus Marham sebagai Plt ketua umum (Ketum).

Namun, dalam pengambilan keputusan, rapat pleno menetapkan mekanisme kolektif kolegial. ”Plt Ketum dalam mengambil keputusan strategis tidak bisa sendiri. Plt wajib berkoordinasi dengan ketua harian dan ketua-ketua korbid,” ujar Airlangga di sela-sela seminar Generasi Muda Partai Golkar di Jakarta, Minggu (10/12).

Airlangga menegaskan, proses yang harus dituntaskan saat ini adalah persiapan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Agenda itulah yang akan dibahas dalam rapat pleno Golkar. Terkait dengan agenda pemilihan Ketua DPR, sampai saat ini belum pernah ada pembahasan. ”Belum ada jadwal pleno terkait itu (surat Setnov, Red),” ujarnya. Rencananya, rapat pleno digelar hari ini atau selambat-lambatnya Rabu (13/12).

Ketua Koordinator Bidang Kesra Roem Kono yang selama ini dekat dengan Setnov juga tidak mengetahui keberadaan surat itu. Roem mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Idrus untuk meminta penjelasan tentang kebenaran surat tersebut. ”Sampai hari ini (kemarin, Red) saya belum bertemu dengan Plt Ketum (Idrus Marham, Red) untuk menanyakan surat itu,” kata Roem di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Idrus, Robert, maupun Aziz tidak mengangkat telepon saat dihubungi Jawa Pos beberapa kali.

Roem mengaku mengetahui isi surat itu justru dari informasi media. Menurut dia, jika surat tersebut memberitahukan pengunduran diri Setnov, dari sisi prosedur tentu itu tidak menjadi masalah. Namun, jika surat tersebut juga merekomendasikan nama Ketua DPR pengganti, siapa pun namanya, tentu itu menjadi masalah.