Airlangga Hartarto: Dua RUU Terkait Omnibus Law Masuk Parlemen Januari 2020

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mendorong DPR segera membahas dua paket program omnibus law pada 2020.

Masing-masing omnibus law tentang RUU cipta lapangan kerja, dan perpajakan. Kedua aturan ini diharapkan nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Omnibus law targetnya tahun depan (2020), akan masuk di parlemen di bulan Januari," ujar Airlangga usai menjadi Keynote Speaker, di seminar yang mengangkat tema 'Menumbuhkan Iklim Yang Kondusif Bagi Investasi, Dunia Usaha Dan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menuju Negara Maju', di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta, Minggu (15/12)

Airlangga berharap dukungan dari semua pihak, agar program yang dirancang pemerintah demi percepatan pembangunan, itu dapat berjalan efektif. Termasuk dukungan dari anggota KAHMI yang tersebar di seluruh Indonesia. 

"Ini perlu disosialisasikan terus. KAHMI berada di mana pun di seluruh Indonesia,  ada di pemerintah ada di partai politik dan lainya. Kami berharap pada kesempatan ini, apa yang dilakukan pemerintah disosialisasikan di teman-teman KAHMI. Harapannya bisa ke daerah-daerah juga," ucapnya. 

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat Ketum Golkar itu mengatakan, pemerintah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam proses penyusunan dan konsultasi publik dua paket program omnibus law. Tim satuan tugas bersama dipimpin Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, dengan anggota berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta Kadin. 

"Pemerintah melibatkan Kadin untuk mendapatkan masukan dan usulan agar substansi omnibus law selaras dengan kebutuhan pelaku usaha," pungkas Airlangga pada seminar yang digelar sebagai bagian dari Rakernas KAHMI. (gir/jpnn)