Airlangga Hartarto Siap Hadapi Ical di Pemilihan Ketum Golkar
jpnn.com - JAKARTA - Ajang Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Nusa Dua, Bali yang dibuka malam ini sudah hampir bisa dipastikan hanya akan diramaikan oleh persaingan dua calon ketua umum. Kedua nama yang akan bersaing itu adalah Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie.
Sebagai petahana, Ical -panggilan untuk Aburizal- disebut-sebut masih punya dukungan kuat dari pengurus Golkar di tingkat provinsi (DPD I) dan kabupaten/kota (DPD II) sebagai pemilik suara di munas. Namun, Airlangga mengaku tak keder.
"Insya Allah terus maju selama permainan fair. Saya harus kawal, bila kuorum saya kawal. Kehadiran saya untuk menjaga keutuhan Golkar bila berjalan secara demokratis," kata Airlangga di sela-sela Munas IX Golkar di The Westin Hotel, Nusa Dua, Bali Minggu (30/11) malam.
Airlangga juga sempat menyinggung pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar oleh Agung Laksono Cs yang didasari penolakan pada percepatan munas. Secara pribadi, Airlangga sebenarnya juga tidak sependapat dengan percepatan munas.
Airlangga juga menyoroti kejanggalan dalam penyelenggaraan Munas IX Golkar di Bali. Misalnya, materi munas tidak dirapatkan oleh rapat pleno DPP. Selain itu, jarak penyelenggaraan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dengan penyelenggaraan munas hanya 7 hari.
"Kejanggalan terjadi, saya tidak dapat tatib (tata tertib, red) dan jadwal. Berarti pelaksana melakukan perbedaan treatment (perlakuan) dan siapa yang dianggap satu nafas. Harusnya munas dihadiri pengurus DPP, tapi teman-teman yang vokal dijadikan panitia, padahal pengurus DPP," ungkapnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ajang Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Nusa Dua, Bali yang dibuka malam ini sudah hampir bisa dipastikan hanya akan diramaikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat