Airlangga: Perppu Cipta Kerja Penting untuk Mencegah Krisis Perekonomian

Airlangga lebih lanjut mengatakan materi dalam Perppu Cipta secara umum serupa dengan UU Cipta
Kerja.
Namun, terdapat beberapa penyesuaian yang merupakan respons atas masukan masyarakat serta pemangku kepentingan, yakni menyangkut ketenagakerjaan, jaminan produk halal, pengelolaan sumber daya air, dan perbaikan teknis penulisan.
Airlangga juga menyebut terdapat sejumlah dampak positif yang telah dirasakan dari pelaksanaan reformasi struktural dengan UU Cipta Kerja.
Antara lain, peningkatan penanaman modal asing (PMA), penurunan hambatan perdagangan dan investasi, peningkatan realisasi investasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja juga kian meningkatkan urgensi penerbitan perppu tersebut.
"Dengan demikian penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya krisis perekonomian dan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya.
Airlangga berharap DPR menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
"Dalam hal DPR dapat menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja dan menyepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, kami optimistis pemerintah akan tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, di mana pada 2022 mencapai 5,31 persen yang merupakan capaian tertinggi selama masa Presiden Jokowi," kata Airlangga. (gir/jpnn)
Airlangga Hartarto menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kirisi perekonomian.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- Irving Siap Cabut Gugatan PSU Pilkada Siak yang Diajukan Wakilnya di Sidang Perdana
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Prajurit Aktif Gugat UU TNI ke MK, Imparsial: Upaya Menerobos Demokrasi
- Prabowo Minta Struktur Komisaris BUMN Dirampingkan, Diisi Profesional
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol