Ajak Parpol Tinggalkan Politik Identitas, Airlangga: Lukanya Lama Sembuh

jpnn.com, CIKEAS - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato berharap perjalanan pemilu 2024 memiliki nuansa penuh dengan kebahagian.
Dia tidak menginginkan pesta demokrasi yang membelah bangsa ini menjadi dua dengan politik identitas.
"Paling kita khawatirkan kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang dalam, demikian juga politik, ada scare, luka yang dalam dan tidak dalam waktu dekat dia sembuh," ujar Airlangga saat jumpa pers usai pertemuan dengan Partai Demokrat, Jumat (29/4) malem.
Airlangga mengajak seluruh elemen masyarakat meninggalkan politik identitas, meski berbeda posisi dalam memandang pemerintah.
Menurut Airlangga setiap elemen termasuk partai politik yang ada di pemerintahan maupun diluar memiliki fokus yang sama yakni tantangan kesejateraan dan kemajuan rakyat pasca bonus demografi yang diprediksi berakhir tahun 2038.
"Tinggalkan politik identitas, kita tidak harus dalam posisi sama tapi yang paling sulit adalah dalam posisi berbeda, kita bertujuan yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia pasca bonus demografi," ujarnya.
Airlangga juga mengingatkan kesatuan politik pasca pemilu menjadi sangat penting untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada.
Karena itu, ia menyakini persatuan politik pasca pemilu perlu dirintis sejak dini mengingat negara Indonesia perlu diurus secara bersama sama oleh setiap elemen politik yang ada.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato berharap perjalanan pemilu 2024 memiliki nuansa pesta politik penuh dengan kebahagian
- DGB UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan, Idrus Golkar Curiga Ada Pengaruh Politik
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah, Menko Airlangga Dorong Penciptaan Lapangan Kerja
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret