Ajak Publik DKI Pilih Caleg Berani Kritis ke Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Semenjak Joko Widodo jadi Gubernur DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dinilai kehilangan nyali mengkritisi berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI. Bahkan untuk hal-hal tertentu, terkesan DPRD DKI ketakutan mengevaluasi kinerja Jokowi.

Penilaian itu disampaikan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Jakarta Yayat Supriyatna, saat dihubungi wartawan, Rabu (12/3). "Semenjak Jokowi jadi gubernur, secara kelembagaan fungsi kontrol DPRD DKI Jakarta terkesan melemah. Salah satu fungsi DPRD seperti mengawasi anggaran dan evaluasi kinerja gubernur semakin tenggelam hanya karena blusukan Jokowi," katanya.

Bahkan, Yayat secara personal menilai masing-masing anggota DDPRD DKI berada dalam situasi ketakutan untuk mengkritik Jokowi. "Saya lihat mereka takut kritik Jokowi karena nantinya warga DKI Jakarta tidak akan memilih mereka lagi sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Akibatnya, kata Yayat, secara perlahan akan muncul berbagai skandal korupsi di lingkungan Pemda DKI karena lemahnya komitmen DPRD dalam mengawasi perilaku Jokowi dalam mengelola DKI Jakarta. Sebab, ada keengganan DPRD yang memiliki fungsi pengawasan untuk mengkritik gubernur.

“Takut namanya tercemar. Kalau kritis dianggap melawan kepentingan publik yang berkembang sebab kepentingan publik itu seolah-olah milik dan tanggung jawab Jokowi," tegasnya seraya menyebut pengadaan bus Transjakarta karatan adalah salah satu contoh DPRD DKI kehilangan fungsi pengawasan.

Karenanya, Yayat mengajak pemilih di DKI pada pemilu legislatif nanti memilih calon wakil rakyat yang berani bersikap kritis ke Jokowi. "Kalau kondisi ini akan terus berlanjut, saya malah menyerukan agar warga DKI Jakarta tidak memilih caleg yang mengamini semua maunya Jokowi. Sebaliknya pilih caleg yang bersikap kritis terhadap Jokowi," pungkasnya.(fas/jpnn)