Ajakan Bikin KTP Prabowo Jangan Disikapi Berlebihan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani menuturkan, persoalan ajakan membuat Kartu Tanda Penduduk Prabowo - Sandi atau KTP PS yang viral di media sosial harus disikapi biasa-biasa saja.

Menurut dia, bentuk ekspresi kekecewaan bisa bermacam-macam. "Sepanjang tidak melanggar undang-undang," kata Arsul kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7).

Menurut dia, negara demokrasi seperti Indonesia menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Karena itu, dia mengajak menyikapi persoalan ini dengan sikap yang biasa-biasa saja.

"Tidak perlu kemudian disikapi secara emosional apalagi nyinyir yang justru tidak menyatukan tetapi tetap memelihara keterbelahan," paparnya.

BACA JUGA: Prabowo Kalah Pilpres, Bagaimana Nasib Habib Rizieq?

Menurut Arsul, harus diakui bahwa pilpres memang menyisakan kekecewaan di sebagian pendukung Prabowo - Sandi. Arsul mengatakan, apa pun bentuk ekspres itu wajar.

Menurut dia, sudah ada ukuran apakah bentuk ekspresi itu diperbolehkan atau tidak. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan UU lain yang terkait.

"Jadi, saya kira itu disikapi dengan bijak. Saya yakin itu sifatnya sementara. Aspirasinya kan macam-macam, (misalnya) ada yang meminta Pak Prabowo - Sandi bikin bank sendiri," katanya.