AJI: Pemerintah Ingin Membumihanguskan Perusahaan Pers?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menilai bahwa pemerintah terkesan ingin membumihanguskan perusahaan pers lewat RUU Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan Abdul Manan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI, Kamis (11/6).

Dalam forum itu, AJI menyoroti dua Pasal di UU Nomor 40/1999 tentang Pers yang masuk dalam RUU Cipta Kerja, yakni Pasal 11 terkait penanaman modal asing dan Pasal 18 tentang pemidanaan dan sanksi denda baik kepada orang yang melakukan menghalangi pekerjaan jurnalis maupun terhadap perusahaan pers yang dianggap melanggar ketentuan UU Pers.

"Selain modal asing dan denda kami juga menyinggung soal peraturan pemerintah yang akan diberi kewenangan untuk mengatur jenis besaran denda dan tata cara serta mekanisme pemberian sanksi," ucap Abdul Manan.

Pada intinya, AJI melihat tidak ada urgensinya memasukkan ketentuan Pasal 11 UU Pers ke dalam RUU Cipta Kerja, apalagi perbedaannya redaksionalnya sangat tipis, karena hanya menegaskan bahwa penanaman modal asing mengacu undang-undang terkait penanaman modal.

"Kami tidak melihat ada hal yang baru yang sebenarnya ingin diatur dalam RUU Cipta Kerja, malah menimbulkan tanda tanya karena memasukkan klausul pemerintah pusat mengembangkan usaha pers," ujar Abdul Manan.

Berikutnya Pasal 18 yang mengatur soal ancaman pidana dan denda bagi orang yang menghalangi pers menjalankan fungsinya. Perbedaan ketentuan di UU Pers dengan Omnibus Law terdapat pada kenaikan sanksi denda dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. AJI pun mempertanyakan urgensi kenaikan itu.

Apalagi, berdasarkan pengkajian AJI, pasal ini sebenarnya harus diimplementasikan oleh polisi ketika menangani kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Mulai dari memukul wartawan sampai membunuh wartawan.