Akademisi Imbau ASEAN Harus Tegas Menghadapi Ketegangan China-Taiwan
Senada dengan Ratih, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo menekankan bahwa pemerintah Indonesia harus up to date dan memahami situasi terkini terkait ketegangan antara China dan Taiwan.
Pemahaman ini dibutuhkan agar pemerintah bisa cepat tanggap dalam mengamankan warga negara Indonesia di Taiwan. “China sekarang sudah makin asertif, atau bahkan agresif di Selat Taiwan dan Laut China Selatan,” tuturnya.
Berbeda dengan era sebelum Xi Jinping, sekarang makin sulit memahami kapan China memberikan lampu hijau, lampu kuning, atau lampu merah," uijar Broto yang menyebut China menjadi ancaman nyata.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Muhamad Iksan menekankan pentingnya memberi perhatian bagi dampak ekonomi dalam isu terkait ketegangan China dan Taiwan. “Taiwan menguasai semi konduktor dan ekosistem di dalamnya,” tutur Iksan.
Sementara itu, Ketua FSI Johanes Herlijanto menekankan pentingnya ASEAN menyuarakan keprihatinan mereka. Dia juga memuji pernyataan Menteri Luar Negeri tentang perkembangan lintas Selat pada Agustus 2022, yang menyerukan untuk menahan diri dari tindakan provokatif.
"Seruan yang menentang penggunaan kekerasan militer dalam mengatasi persoalan antara China dan Taiwan, perlu untuk terus disuarakan lebih keras dan konsisten," kata Johanes.
Dia berpandangan bahwa setiap negara ASEAN harus saling mendukung dengan secara individual menunjukkan penolakan terhadap pihak mana pun yang cenderung meningkatkan ketegangan, terutama dengan melakukan manuver militer yang agresif. (jlo/jpnn)
Para akademisi mengimbau negara-negara ASEAN meningkatkan langkah dalam menghadapi ketegangan China-Taiwan.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
- Tokoh Masyarakat Hingga Akademisi Sebut Arinal Membawa Perubahan di Lampung
- Presiden Prabowo Saksikan Serah Terima Kepemimpinan Kaukus ASEAN – ABAC dari Indonesia ke Malaysia
- Halaman Belakang
- Agung Wicaksono Tawarkan 3 Pilar Utama untuk Wujudkan Visi 'ITB 2030'
- Akademisi Ini Sebut Tak Ada Intervensi Presiden di Pilkada 2024
- Menko Airlangga Sebut Data Kebijakan Satu Peta Harus Aman, Tak Bisa Diretas