Akademisi Minta Dua Kementerian Ini Jangan Rebutan Desa

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diimbau untuk duduk bersama membangun seluruh desa di Indonesia. Peran aktif masing-masing diharapkan untuk memikirkan desa.

Guru Besar Fisip Universitas Padjajaran Sam'un Jaja Raharja menyatakan, kedua kementerian ini sebaiknya tidak berebut terkait persoalan desa. Sebab, kata dia, masing-masing kementerian tetap memiliki peranan.

Kemendagri memang sejak dulu mengurusi desa, sedangkan Kementerian Desa bisa difokuskan untuk mempercepat pembangunan desa.

"Jadi masing-masing punya peranan. Kemendagri tetap berperan untuk aspek politik dan sosial kemasyarakatan," kata Sam'un saat dihubungi, Selasa (13/1).

Sejak dulu, desa selalu menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal ini mendasari pendirian bahwa desa tak bisa lepas dari Kemendagri.

Terlepas dari itu, Sam'un menjelaskan, pemerintahan Joko Widodo menginginkan pembangunan desa lebih maksimal. Ditambah lagi dengan adanya Undang-undang desa. Hal ini menandakan desa harus lebih diperhatikan agar tidak terus-menerus terpinggirkan.

Karena itu, Jokowi membuat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Kementerian baru ini tetap berperan memikirkan desa, terutama pada aspek ekonomi dan pembangunannya," imbuh Sam'un.

Dalam soal politik dan sosial kemasyarakatan, kata dia, Kemendagri mengatur pimpinan desa. Kemudian membuat peraturan terkait tata sosial dan kemasyarakatan di desa.