Akademisi Minta Regulasi Gambut Dikaji Ulang
jpnn.com, RIAU - Akedemisi dari Universitas Riau mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 Tahun 2016 dan aturan turunannya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor P.17/2017 bisa dikaji ulang.
Sebab, dampak ekonomi dan sosial dari peraturan tersebut sangat besar.
Dr. Zaimi dari Pusat Penelitian Perkebunan Gambut dan Pedesaan Universitas Riau menjelaskan, PP 57/2016 sarat dengan muatan lingkungan.
Semua pihak sepakat, lingkungan hidup dalam jangka panjang harus dijaga. Namun, ekonomi masyarakat yang sudah beroperasi juga tidak terganggu.
“Jadi lingkungan lestari, ekonomi sosial tidak terganggu,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN, Senin (17/4).
Untuk itu, harus ada forum yang bisa mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk bisa duduk bersama.
“Kita memang harus bertemu, antara pemerintah, perguruan tinggi, LSM, perusahaan, termasuk pemuka masyarakat yang terkena dampak dari aturan itu,” imbuh Zaimi.
Zaimi berharap, pertemuan tersebut bisa membahas semua aspek tentang regulasi gambut dan menghasilkan usulan jalan keluar yang baik.
Akedemisi dari Universitas Riau mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 Tahun 2016 dan aturan turunannya yang tercantum dalam Peraturan
- IP Expo Indonesia 2025 Ungkap Potensi Lisensi IP untuk Mendorong Inovasi & Bisnis
- Menata Masa Depan Berkelanjutan Melalui Transformasi Limbah Besi Industri
- Dukung Hilirisasi, Bea Cukai Ternate Fasilitasi Ekspor Perdana Feronikel dari Pulau Obi
- MIND ID Nilai Pengamat Pertambangan Berperan dalam Optimalisasi Hilirisasi
- Konsistensi Pertamina Group Terapkan ESG Dapat Pengakuan Lembaga Pemeringkat Dunia
- Bea Cukai Banten Terbitkan Izin Fasilitas KITE Pembebasan untuk PT Kreasi Sakti Mandiri