Akademisi Minta Regulasi Gambut Dikaji Ulang

jpnn.com, RIAU - Akedemisi dari Universitas Riau mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor  57 Tahun 2016 dan aturan turunannya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor P.17/2017 bisa dikaji ulang.

Sebab, dampak ekonomi dan sosial dari peraturan tersebut sangat besar.

Dr. Zaimi dari Pusat Penelitian Perkebunan Gambut dan Pedesaan Universitas Riau menjelaskan, PP 57/2016 sarat dengan muatan lingkungan.

Semua pihak sepakat, lingkungan hidup dalam jangka panjang harus dijaga. Namun, ekonomi masyarakat yang sudah beroperasi juga tidak terganggu.

“Jadi lingkungan lestari, ekonomi sosial tidak terganggu,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN, Senin (17/4).

Untuk itu, harus ada forum yang bisa mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk bisa duduk bersama.

“Kita memang harus bertemu, antara pemerintah, perguruan tinggi, LSM, perusahaan, termasuk pemuka masyarakat yang terkena dampak dari aturan itu,” imbuh Zaimi.

Zaimi berharap, pertemuan tersebut bisa membahas semua aspek  tentang regulasi  gambut dan menghasilkan usulan jalan keluar yang baik.