Akademisi Sebut Apdesi yang Mendukung Jokowi 3 Periode Mewujudkan Administrasi Negara Primitif

jpnn.com, JAKARTA - Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) 29 Maret lalu diwarnai dengan adanya deklarasi dukungan perpanjangan jabatan presiden tiga periode dari para kepala desa.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Baharudin Thahir menilai dukungan tersebut tidak dalam konteks acara silatnas tersebut.
Menurut dia, kepala desa yang menjadi instrumen pemerintahan, memiliki otonomi, dan bagian dari kekuasaan memberi kesan ikut campur dalam politik praktis.
"Menariknya adalah ada yang mengatakan ini tidak salah, begitu. Ini benar saja dilakukan karena tidak diatur dalam hukum. Tidak ada satu pun aturan yang melarang mereka ikut dalam kegiatan seperti itu," kata Bahar, Sabtu (9/4).
Fenomena itu dinilai menjadikan kepala desa sebagai alat atau bagian dari politik.
Bukan hanya kali itu, lanjut Bahar, ketika pilkada gubernur dan bupati, kepala desa juga dimanfaatkan untuk tujuan politik.
Menurutnya, dalam segi etika ada pemanfaatan ruang-ruang kosong oleh politik praktis di tingkat desa dan itu tidak diatur dalam regulasi.
"Ketika bypass dari pusat ke desa tentang sehubungan seperti itu walaupun dalam konteks organisasi, apakah itu dibenarkan?" ujar Bahar.
Akademisi menyebut Apdesi yang mendukung Jokowi tiga periode mewujudkan administrasi negara primitif. Begini argumentasinya.
- 5 Berita Terpopuler: Jangan Sepelekan Peringatan Ahli Hukum, Semua ASN Wajib Tahu, karena Sangat Mudah Memberhentikan PPPK
- Prabowo Utus Jokowi hingga Natalius Pigai Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Ketidaktegasan Prabowo Memimpin
- Sespimmen Menghadap ke Solo, Pengamat: Upaya Buat Jokowi Jadi Pusat Perhatian Publik
- Isu Matahari Kembar Diredakan Muzani, Bukan Dasco Apalagi Hasan Nasbi, Tumben