Akal-Akalan Junta Myanmar Singkirkan Pesaing Partai Jenderal Menjelang Pemilu
jpnn.com, NAYPIDAW - Junta militer Myanmar menghalalkan segala cara demi memastikan hasil pemilu tahun ini sesuai dengan keinginan mereka.
Komite yang terdiri dari para jenderal tertinggi di militer Myanmar itu bahkan berupaya menyingkirkan semua kompetitor sebelum pertarungan dimulai.
Pada Jumat (27/1), junta selaku pengendali de facto pemerintahan Myanmar mengumumkan serangkaian persyaratan baru bagi calon peserta pemilu yang rencananya bakal digelar pada Agustus mendatang.
Berdasarkan aturan anyar tersebut partai-partai yang ingin bersaing secara nasional harus memiliki setidaknya 100.000 anggota, naik dari 1.000 sebelumnya, dan berkomitmen untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dalam 60 hari ke depan atau dicabut pendaftarannya sebagai partai.
Persyaratan ini dinilai menyulitkan hampir semua partai politik kecuali Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan yang memiliki reputasi sebagai perpanjangan tangan militer.
Pada dua pemilu sebelumnya, partai yang dimotori sejumlah purnawirawan jenderal itu selalu kalah dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Kudeta militer yang sukses menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021 jadi akhir masa keemasan NLD.
Ribuan anggota partai tersebut ditangkap atau dipenjara, termasuk Suu Kyi, dan banyak lagi yang bersembunyi.
Junta militer Myanmar memberlakukan aturan baru yang menyulitkan hampir semua partai politik calon peserta pemilu. Hanya satu parpol yang tidak terdampak
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Ketum Partai Pendukung Tak Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Surya Paloh Tegaskan tak Mungkin jadi Ketua Umum NasDem Sepanjang Masa