Akal-Akalan Junta Myanmar Singkirkan Pesaing Partai Jenderal Menjelang Pemilu
Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group, yang berbasis di Myanmar selama 15 tahun, mengatakan aturan itu bertujuan memulihkan sistem politik yang dapat dikendalikan militer.
"Partai-partai lain akan menjadi terlalu takut, tersinggung dengan pemilihan palsu, atau akan terlalu mahal bagi mereka untuk melakukan kampanye nasional dalam lingkungan seperti itu. Siapa yang akan mendanai partai politik saat ini?" dia berkata.
"Seluruh kegaduhan ini adalah sesuatu untuk melanggengkan kekuasaan militer. Ini adalah sandiwara. Tidak harus berhasil, karena mereka telah memutuskan apa hasilnya nanti."
Junta mengatakan pihaknya berkomitmen pada demokrasi dan merebut kekuasaan karena pelanggaran yang belum terselesaikan dalam pemilu 2020 yang dimenangkan telak oleh NLD yang berkuasa.
NLD pada bulan November menggambarkan pemilihan itu sebagai "palsu" dan mengatakan tidak akan mengakuinya. Pemilihan itu juga dianggap sebagai kepura-puraan oleh pemerintah Barat. (reuters/dil/jpnn)
Junta militer Myanmar memberlakukan aturan baru yang menyulitkan hampir semua partai politik calon peserta pemilu. Hanya satu parpol yang tidak terdampak
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Ketum Partai Pendukung Tak Hadiri Kampanye Akbar Ridwan Kamil
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu