Akan Melukai Jutaan PNS

PNS lulusan SD, SMP, dan SMA, jumlahnya tidak banyak kok. Kalau di pusat malah lulusan SD dan SMP tidak ada lagi. Lulusan SMA ada tapi sedikit. Itu yang lulusan SD dan SMP ‎direkrut sejak dulu, mungkin banyak yang sudah masuk BUP. Jadi untuk apa dirasionalisasi, toh tinggal tunggu berapa tahun sudah pensiun juga. Kalau lulusan SMA, saya rasa instansi terutama daerah masih butuh. Masa iya sipir dan sopir pejabat diisi oleh lulusan sarjana atau outsourching? Jadi harus dilihat masalah pegawai itu secara komprehensif. Tidak bisa disamaratakan semuanya.

Saran Bapak?

Saran saya, pemerintah lakukan audit organisasi, uji kompetensi, dan redistribusi pegawai. Jadikan rasionalisasi ‎itu sebagai jalan paling terakhir. Kita jangan buat PNS gaduh dan jadi tidak nyaman. Lagipula untuk saat ini rasionalisasi belum perlu dilakukan karena masih ada daerah otonom baru yang butuh pegawai juga.

Kalau pemerintah nekat melakukan rasionalisasi dan moratorium, apakah pemerintah bisa dengan cepat menggantikan PNS yang dirumahkan. Apakah bisa dijamin juga kualitasnya bagus, kan semua ada prosesnya. Jadi saya mengimbau pemerintah memberikan kebijakan yang menyejukkan hati pegawai. BUP 58 tahun adalah hadiah pemerintah untuk PNS, tapi itu jadi tidak artinya bila rasionalisasi dilakukan.***