Akankah Jago PDIP di Pilkada 2020 Tenggelam Gara-gara RUU HIP?
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang dijadikan bulan-bulanan oleh berbagai pihak yang menentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Namun, kondisi itu tak mengurangi gairah para politikus yang ingin menjadi calon kepala daerah melalui partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, masih banyak yang melamar ke PDIP agar bisa diusung sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.
"Dari pengalaman saya ke daerah-daerah yang akan menggelar pilkada, banyak calon kepala daerah malah ingin diusung PDIP," ujar kepada jpnn.com, Jumat (26/6).
Dosen di sejumlah perguruan tinggi kondang itu menambahkan, selama ini PDIP menerapkan seleksi ketat terhadap bakal calon kepala daerah yang akan diusung di pilkada. Pemahaman akan Pancasila pun menjadi hal penting bagi setiap calon kepala daerah dari PDIP.
“Rekam jejak PDIP itu jelas dan terbukti dalam mengamalkan Pancasila. Rata-rata kepala daerah yang berhasil juga berasal dari latar belakang usungan PDIP," ulasnya.
Ari pun menduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan polemik soal RUU HIP untuk menggembosi PDIP. Namun, dia meragukan hal itu akan ampuh menggerus suara bagi jago-jago PDIP di Pilkada Serentak 2020.
"Saya tidak yakin isu PDIP ingin mengubah Pancasila akan berpengaruh terhadap elektabilitas calonnya di Pilkada 2020," pungkas direktur eksekutif lembaga survei Nusakom Pratama itu.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, masih banyak yang melamar ke PDIP agar bisa diusung sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi